Pengertian Kurs Valuta Asing dan Jenis-jenis Kurs Valuta Asing

Pengertian Kurs Valuta Asing

           Pertukaran barang yang terjadi dalam perdagangan internasional tidak akan terlepas dari uang sebagai alat pembayarannya. Namun, masalah muncul jika uang yang digunakan setiap negara berbeda. Oleh karena itu, perlu diadakan perbandingan antarmata uang sehingga transaksi perdagangan dapat berjalan dengan baik.
           Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis-jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Misalnya, di Singapura (Dolar Singapura), Malaysia (Ringgit) dan Amerika Serikat (US Dolar). Seseorang yang mengimpor barang dari Singapura harus membeli dolar Singapura dan jika ingin membeli barang dari Malaysia, perlu mencari ringgit. Dengan kata lain, untuk membiayai impor dan beberapa transaksi luar negeri lainnya diperlukan mata uang asing sebagai alat pembayaran. Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing.
            Nilai berbagai mata uang asing yang berbeda akan mendorong orang untuk bertanya, mengapa nilainya berbeda untuk setiap mata uang asing dan mengapa nilainya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut akan diterangkan cara penentuan nilai mata uang asing dan faktor-faktor yang mengakibatkan nilai pertukarannya mengalami perubahan dalam jangka panjang.

Permintaan Valuta Asing
            Keinginan penduduk suatu negara untuk memperoleh suatu jenis mata uang asing dapat dipandang sebagai permintaan valuta asing oleh penduduk negara itu. Keinginan masyarakat yang bertambah besar untuk memperoleh barang dari suatu negara akan menaikkan permintaan mata uang negara tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada keinginan untuk memperoleh barang dari suatu negara akan menurunkan permintaan mata uang Negara tersebut.
            Misalkan, permintaan orang Indonesia terhadap dolar untuk membeli komputer? Katakanlah, harga komputer tersebut sebesar US$500. Berapakah nilainya dalam rupiah? Hal ini, bergantung pada kurs dolar. Misalnya, ada tiga kurs, yaitu (i) satu dolar bernilai Rp9.000,00; (ii) satu dolar bernilai Rp10.000,00; dan (iii) satu dolar bernilai Rp8.000,00. Untuk kurs yang bernilai Rp9.000,00 harga komputer tersebut sebesar Rp4.500.000,00. Namun, jika kursnya bernilai Rp10.000,00 harga komputer tersebut sebesar Rp5.000.000,00 dan jika kurs Rp8.000,00 harga komputer tersebut Rp4.000.000,00. Semakin murah nilai dolar, semakin murah harga barangnya,jika dinyatakan dalam mata uang dalam negeri .

Penawaran Valuta Asing
             Keinginan penduduk suatu negara untuk membeli uang rupiah merupakan penawaran valuta asing. Keinginan itu menunjukkan banyaknya uang dolar yang akan digunakan untuk membeli barang-barang buatan Indonesia. Misalnya, seorang Amerika ingin membeli sepotong kemeja batik sutera harga sebesar Rp 360.000,00. Berapakah harganya dalam dolar Amerika ? Untuk kurs US$1= Rp9.000,00, harganya adalah US$40, untuk kurs US$1= Rp10.000,00 harganya adalah US$36, dan jika kursnya adalah US$1= Rp12.000 kemeja batik tersebut harganya US$30. Semakin mahal harga mata uang dolar, makin banyak penawarannya. Sebaliknya, jika harga dolar murah, penawarannya semakin sedikit

Fungsi Kurs Valuta Asing
              Pasar valuta asing memiliki beberapa fungsi pokok dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, di antaranya sebagai berikut.
1. Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank dan pedagang.

2. Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran dan penyerahan barangnya, pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit.

3. Memungkinkan dilakukannya hedging (penarikan dana). Seorang pedagang melakukan hedging jika pada saat yang sama melakukan transaksi jual dan beli valuta asing di pasar yang berbeda. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghi langkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Hedging dapat dilakukan pada pasar jangka (forward market). Pasar jangka adalah pasar tempat transaksi jual-beli terjadi dengan harga yang disetujui pada saat transaksi dilakukan, tetapi penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari. Hal ini, berbeda dengan spot market, yaitu transaksi dan penyerahan barang terjadi pada saat yang bersamaan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kurs Valuta Asing
             Karena sifatnya yang selalu mengalami perubahan, ada beberapa faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan dalam kurs pertukaran, yaitu sebagai berikut.
§ Perubahan dalam Citarasa Masyarakat
             Perubahan ini akan memengaruhi permintaan. Jika penduduk suatu negara lebih menyukai barang-barang dari negara lain, permintaan atas mata uang negara lain tersebut bertambah. Perubahan seperti itu memiliki kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain.
§ Perubahan Harga dari Barang-Barang Ekspor
            Jika barang-barang ekspor mengalami kenaikan, kenaikan tersebut akan memengaruhi permintaan barang ekspor dan kurs valuta asing sehingga akan menjatuhkan nilai uang negara yang mengalami kenaikan barang ekspor.
§ Kenaikan Harga-Harga Umum (Inflasi)
           Di satu pihak, kenaikan harga-harga akan menyebabkan penduduk negara tersebut semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karena itu, permintaan atas valuta asing akan bertambah. Di lain pihak, ekspor negara tersebut bertambah mahal dan akan mengurangi permintaannya sehingga akan menurunkan penawaran valuta asing.
§ Perubahan dalam Tingkat Bunga
           Tingkat Pengembalian Investasi Tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat memengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut sehingga penawaran valuta asing yang bertambah akan menaikkan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut.
§ Perkembangan Ekonomi
            Jika valuta asing dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, penawaran valuta asing akan bertambah dan menaikkan nilai mata uang. Sebaliknya, jika dipengaruhi oleh hal-hal di luar ekspor, akan menurunkan nilai mata uang asing.

Sistem Kurs Valuta Asing
           Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kurs tersebut, diperlukan adanya penetapan sistem kurs yang dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.
a. Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate), Penentuan kurs mata uang dilakukan dengan jual beli valas. Jika valas banyak masuk ke suatu negara, pemerintah melalui bank sentral harus membeli kelebihan valuta asing tersebut. Kurs tetap, yaitu kurs mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak di pengaruhi oleh fluktuasi ekonomi atau permintaan dan penawaran.
b. Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate), Kurs yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran atau oleh kekuatan pasar, yang dibedakan atas clean float dan dirty float.

1. Clean float, yaitu besar kecilnya kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan   pemerintah tidak ikut campur di dalamnya.
2. Dirty float, yaitu kurs yang dibiarkan mengambang, tetapi masih ada campur tangan dari pemerintah.

c. Kurs Stabil (Stable Exchange Rate), Kurs yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menstabilkannya. Kestabilan kurs dapat dicapai dengan cara:

1. aktif, pemerintah menyediakan dana untuk stabilisasi kurs.
2. pasif, pemerintah menggunakan sistem standar emas.

d. Kurs Multiple, Kurs yang digunakan dalam jual beli valuta asing, meliputi kurs jual dan kurs beli.

1.  Kurs jual, yaitu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat menjual valuta asing.
2.  Kurs beli, yaitu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat membeli valuta asing.

Pengertian dan Dampak Inflasi ,Overstatement

Pengertian Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

• Penggolongan Inflasi

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

• Penyebab terjadinya Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

• Faktor – faktor yang mempengaruhi Inflasi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:

a. DemandPull Inflation

Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan pennintaan agregat.

b. Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.

Sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh :

a) Domestic Inflation

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.

b) ImportedInflation

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang.

• Cara mengatasi inflasi

Usaha untuk mengatasi terjadinya inflasi harus dimulai dari penyebab terjadinya inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya. Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.

Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

1. Kebijakan Moneter, segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini meliputi:

a. Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.

b. Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI

c. Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang

d. Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

e. Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

2. Kebijakan Fiskal, dapat dilakukan dengan cara:

a. menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

b. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

c. Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

3. Kebijakan Non Moneter, dapat dilakukan melalui:

a. Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.

b. Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi.

c. Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagibarang- barang tertentu.

• Dampak Inflasi

a. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

b. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada Pengusaha kecil).

c. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

SEJARAH MAKANAN INDONESIA

Sejarah Gudeg 

          Gudeg telah dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya sebagai makanan khas dari Kota Yogyakarta. Popularitas tersebut juga yang membuat Yogyakarta dikenal dengan nama Kota Gudeg. Gudeg adalah makanan tradisional yang terbuat dari Nangka muda (nangka) yang direbus selama beberapa jam dengan gula kelapa serta santan. Dengan dilengkapi dengan berbagai bumbu tambahan membuat Gudeg menjadi terasa manis dilidah dan memiliki rasa yang khas dan enak sesuai dengan selera masyarakat Jawa pada umumnya.

            Pada penyajiannya, Gudeg biasa di lengkapi dengan nasi putih, ayam, telur rebus, tahu atau tempe, dan rebusan terbuat dari kulit sapi segar atau lebih dikenal dengan nama sambal goreng krecek. Ada beberapa jenis Gudeg yang dikenal saat ini yaitu jenis Gudeg kering dan Gudeg basah. Gudeg kering hanya memiliki sedikit santan sementara Gudeg basah mencakup lebih banyak susu kelapa atau santan. Jenis-jenis Gudeg tersebut juga mempengaruhi rasa yang dimiliki oleh Gudeg. Meskipun biasanya manis, Gudeg kadang juga memiliki rasa yang pedas seperti yang terdapat pada wilayah Jawa Timur. 

             Awalnya Gudeg yang dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta jaman dahulu adalah Gudeg Basah. Seiring perkembangan jaman, kebutuhan Gudeg untuk oleh-oleh yang semakin berkembang juga seirama dengan munculnya Gudeg kering. Gudeg kering baru ditemukan sekitar enam dasawarsa yang lalu. Sifatnya yang kering membuat gudeg tersebut tahan lama dan sering dimanfaatkan sebagai oleh-oleh yang tentu saja berdampak dengan munculnya industri rumahan yang menyajikan oleh-oleh Gudeg khas Yogyakarta.
            Keunikan lainnya dari masakan gudeg adalah kemasannya. Apabila Anda berbelanja Gudeg sebagai makanan khas Yogyakarta, tidak jarang Gudeg tersebut dikemas dengan menggunakan “besek”. “Besek” adalah bungkus dari anyaman bamboo yang dibentuk sedemikian rupa berbentuk segi empat dan dapat digunakan sebagai tempat Makanan. Selain itu Gudeg juga sering dikemas menggunakan “kendil” yaitu berupa wadah yang terbuat dari tanah liat. Kemasan tersebut biasanya banyak ditemukan pada para penjual gudeg yang telah terkenal di Yogyakarta seperti Gudeg Wijilan. Wijilan memang merupakan sebuah areal yang terkenal dengan penjual Gudegnya.
           Hingga saat ini, belum diketahui secara jelas tentang sejarah Gudeg. Beberapa pandangan mengkaitkan Gudeg sebagai makanan dari Kraton Yogyakarta, sementara lainnya berpandangan bahwa Gudeg telah lama ada sejak penyerbuan pertama ke Batavia pada 1726-1728 oleh pasukan Sultan Agung yang tercatat dalam sejarah meski belum dapat dibuktikan kebenarannya. Namun dalam berbagai kesimpulan mengenai sejarah Gudeg dapat disimpulkan bahwa Gudeg adalah makanan Masyarakat jaman dulu karena bahan bakunya yaitu nangka muda mudah untuk ditemukan di pekarangan sekitar rumah warga. Nangka tersebut kemudian diolah dan dikembangkan sehingga menjadi Gudeg makanan khas masyarakat Yogyakarta sampai saat ini.

Sejarah Martabak 

            Martabak (bahasa Arab: مطبق, berarti "terlipat") merupakan sajian yang biasa ditemukan di Arab Saudi (terutama di wilayah Hijaz), Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bergantung pada lokasinya, nama dan komposisi martabak dapat bervariasi.
Di Indonesia ada dua jenis martabak, yaitu
martabak asin yang terbuat dari campuran telur dan daging
martabak manis atau martabak terang bulan yang biasanya diisi cokelat.

Berbeda dengan martabak telur, martabak manis adalah sejenis kue atau roti isi selai yang biasa dimakan di saat santai sebagai makanan ringan. Di Malaysia, martabak manis (yang dikenali sebagai Apam Balik) sering dijadikan sebagai hidangan sarapan dengan ditemani segelas teh tarik.
Sejarah Masuknya Ke Indonesia : Pada sekitar awal tahun 1930-an, beberapa pemuda asal daerah Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah, mengadu nasib dengan berjualan makanan dan mainan anak-anak pada perayaan yang dilangsungkan di kota-kota besar seperti Semarang. Di kota inilah salah seorang pemuda yang bernama Ahmad bin Abdul Karim berkenalan dengan seorang pemuda India bernama Abdullah bin Hasan al-Malibary.

Dari hasil persahabatan mereka, Abdullah diajak berkunjung ke kampung halaman Ahmad di Desa Lebaksiu Kidul, Tegal. Abdullah berkenalan dengan adik perempuan Ahmad yang bernama Masni binti Abdul Karim. Kemudian Abdullah mempersunting Masni, adik perempuan Ahmad, pada tahun 1935. Abdullah atau yang biasa disebut Tuan Duloh adalah seorang saudagar yang cukup ternama di zamannya. Salah satu keahlian Abdullah adalah membuat makanan yang terbuat dari adonan terigu yang bernama Martabak.

Dialah salah satu di antara pemuda-pemuda India yang berhasil memodifikasi martabak dari resep aslinya. Hal ini untuk menyesuaikan dengan citarasa maupun kebiasaan masyarakat di Indonesia, terutama orang Jawa, yang pada umumnya gemar makan sayur-sayuran dan tidak terlalu suka mengonsumsi daging secara berlebihan.
Sampai saat ini, jenis martabak telur yang dapat ditemukan di hampir seluruh pelosok Indonesia adalah hasil modifikasi.

Perkembangan

Abdullah dan rekan-rekannyalah yang berhasil memperkenalkan martabak di setiap pasar malam yang diselenggarakan di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Mereka juga memperkenalkannya pada perayaan tertentu, seperti sekatenan di Yogyakarta dan dugderan di Semarang.

Sejarah Bakso 

            Pada akhir Dinasti Ming (awal abad ke-17) di Fuzhou, ada seorang pria bernama Meng Bo, tinggal di sebuah desa kecil. Dia berkepribadian baik dan berbakti kepada orang tuanya. Bakti Meng Bo pada ibunya sangat diketahui oleh para tetangga. Suatu hari, ibunya yang sudah mulai tua sudah tidak dapat makan daging lagi, karena giginya sudah mulai tidak bisa makan sesuatu yang agak keras. Ini sedikit mengecewakan karena dia suka sekali makan daging.

 

             Meng Bo ingin membantu ibunya agar bisa mengonsumsi daging lezat lagi. Sepanjang malam duduk, memikirkan bagaimana mengolah daging yang bisa dimakan oleh ibunya. Hingga suatu hari, ia melihat tetangganya menumbuk beras ketan untuk dijadikan kue mochi. Melihat hal itu, timbul idenya. Meng Bo langsung pergi ke dapur dan mengolah daging dengan cara yang digunakan tetangganya dalam membuat kue mochi. Setelah daging empuk, Meng Bo membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil sehingga ibunya dapat memakannya dengan mudah. Kemudian ia merebus adonan itu, tercium aroma daging yang lezat. Meng Bo menyajikan bakso itu kepada ibunya. Sang ibu merasa gembira karena tidak hanya baksonya yang lezat, tapi juga mudah untuk dimakan. Meng Bo sangat senang melihat ibunya dapat makan daging lagi. Kisah berbaktinya Meng Bo pada ibunya beserta resep baksonya, cepat menyebar ke seluruh kota Fuzhou. Penduduk berdatangan untuk belajar membuat bakso lezat pada Meng Bo

Macam-macam Jenis Bakso

1. Bakso urat: bakso yang diisi irisan urat atau tendon dan daging tetelan kasar

2. Bakso bola tenis atau bakso telur: bakso berukuran bola tenis berisi telur ayam rebus

3. Bakso gepeng: bakso berbentuk pipih

4. Bakso ikan: bakso berbahan daging ikan

5. Bakso udang: bakso berbahan dari udang

6. Bakso Malang: hidangan bakso dari kota Malang ,Jawa Timur; lengkap dengan mi kuning, tahu, siomay, dan pangsit goreng

7. Bakso keju: bakso resep baru berisi keju

8. Bakso Bakar: bakso yang diolesi bumbu khusus dan dibakar langsung (tanpa arang) dan disediakan bersama potongan ketupat dan kuah kaldu yang hangat dan bumbu kacang. Biasanya bumbu oles sebelum dibakar merupakan salah satu yang menentukan enak atau tidaknya bakso bakar.

SUMBER: http://warnainfo.blogspot.com

soal-soal negara perancis

1. Sebutkan isi dari Plan Contable General?
2. Sebutkan 5 ciri akuntansi Negara Perancis?
3. Sebutkan 5 lembaga yang terlibat didalam standar akuntansi Negara Perancis?
4. Sebutkan jenis-jenis laporan keuangan yang ada di Negara Perancis?
5. Sebutkan kekurangan dan kelebihan akuntansi Negara Perancis?

Jawaban
1. A. Tujuan darn prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan.
    B. Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
    C. Aturan pengakuan dan penilaian.
    D. Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaanya, dan ketentuan tata buku lainnya.
    E. Contoh laporan keuangan dan aturan penyajian-penyajiannya.

2. A. terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan   kelompok usaha yang dikonsolidasikan.
B. Hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) atau bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum di AS (GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi.
C. Alasan utama untuk fleksibilitas ini adalah ketika Direktif Ketujuh UE diberlakukan pada thun 1986, banyak perusahaan multinasional dari Prancis yang telah menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan prinsip Anglo-Saxon untuk keperluan pencatatan saham di luar negeri.
D. Perusahaan Prancis yang mengacu pada IFRS atau GAAP AS sering menyataan bahwa laporan keuangan mereka telah sesuai baik dengan standar Prancis maupun dengan standar internasional atau AS

3. A. Counseil National de la Comptabilite atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
    B. Comite de la Reglementatioan Comptable or CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
    C. Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
    D. Ordre des Experts-Comptables or OEC (Ikatan Akuntan Publik)
    E. Compagnie National des Commisaires aux Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

4. A. Neraca
    B. Laporan Laba Rugi
    C. Catatan atas Laporan Keuangan
    D. Laporan Direktur
    E. Laporan Auditor

5. Kelebihan :
Poin-poin laporan keuangan lebih detail dan terperinci
Menggunakan standar akuntansi internasional sehingga compatible di beberapa negara.
Kemungkinan kesalahan penyajian laporan keuangan lebih kecil.
Kekurangan :
Penyusunan laporan keuangan lebih sulit.
Penyusunan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama

tugas kelompok akuntansi intternasional “SISTEM AKUNTANSI NEGARA JEPANG”

TUGAS KELOMPOK

AKUNTANSI INTERNASIONAL

“SISTEM AKUNTANSI NEGARA JEPANG”

Disusun Oleh :

Ani Rahmawati (22209873)

Arief Rahman (25209445)

Dandy Ario P (25209773)

Heru Styawan (25209944)

Rudi Setiawan (25209065)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

J A K A R T A

2012

KATA PENGANTAR

  Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dengan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini mengenai ” SISTEM AKUNTANSI NEGARA JEPANG”, tidak lupa kami ucapkan kepada dosen akuntansi internasional dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan masalah ini.
     Atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Penulisan Ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Penulisan Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Depok,maret 2013

( kelompok )

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i


KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii


DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii


BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................ 1


1.2 Sejarah Perkembangan ................................................................... 1


BAB II LANDASAN TEORI


2.1 Sistem Akuntansi Jepang ............................................................... 3


2.2 Regulasi dan Penegakkan Aturan Akuntansi ................................ 4


BAB III PENUTUP


Kesimpulan .................................................................................... 8


DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... .. 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang akuntansi internasional
              Di era globalisasi yang sangat cepat dengan kemajuan tekhnolgi, aktivitas pasar modal pun dituntut untuk setara dalam memberi kemampuan menghasilkan informasi. Akuntansi adalah hal yang di lihat dalam memainkan peran untuk menghasilkan informasi, yang berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat keputusan ekonomi.
              Akuntansi memberikan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi alokasi pemusatan sumber dana oleh pengguna. Jika informasi tersebut dapat di andalkan maka sumber daya yang terbatas dapat di alokasikan secara optimal dan efesien.
             Akuntansi Internasional mempunyai peran yang sangat kompleks, dimana ruang lingkup pelaporannya ialah perusahaan yang multinasional dengan operasi dan transaksi lintas Negara dengan kewajiban pelaporannya terhadap pengguna pelaporan di Negara lain.

1.2 Sejarah Perkembangan Akuntansi Internasional
               Sejarah Akuntansi Internasional Perkembangan Akuntansi dari Sistem Pembukuan Berpasangan Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yonani kuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka- angka desimal arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu itu. Perkembangan akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan (double entry system) oleh pedagang- pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang terkenal di Italia pada masa itu. Dengan dikenalnya sistem pembukuan berpasangan tersebut, pada tahun 1494 telah diterbitkan sebuah buku tentang pelajaran penbukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika bernama Luca Paciolo dengan judul Summa de Arithmatica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita yang berisi tentang palajaran ilmu pasti. Namun, di dalam buku itu terdapat beberapa bagian yang berisi palajaran pembukuan untuk para pengusaha. Bagian yang berisi pelajaranpe mbukuan itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio. Buku tersebut kemudian tersebar di Eropa Barat dan selanjutnya dikembangkan oleh para pengarang berikutnya. Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistemyang menyebut asal negaranya, misalnya sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem Kontinental. Sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut Sistem Anglo- Saxon2. Perkembangan Akuntansi dari Sistem Kontinental ke Anglo- Saxon Pada abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat. Eropa Barat, terutama Inggris menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada waktu itu pula akuntansi mulai berkembang dengan pesat. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting (akuntansi). Sejalan dengan perkembangan teknologi di negara itu, sekitar pertengahan abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Pada Zaman penjajahan Belanda, perusahaan- perusahaan di Indonesia menggunakan tata buku. Akuntansi tidak sama dengan tata buku walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan. Akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya teknik pembukuan. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika (Anglo- Saxon) mulai diperkenalkan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sistem Akuntansi Jepang
              Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
              Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.
               Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
               Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:
              Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
               Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.
              Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.

2.2 Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
                Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum Komersial (company law), Undang-undang Pasar Modal (securities and exchange law) dan Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan (corporate income tax law).
                 Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di berlakukan pada tahun 1980, namun baru diimpelentasikan pada tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Financial Services Agency (FSA). SEL dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum komersial, terminology, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Komersial dan SEL.
Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha atau Business Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Bisiness Accoaunting Council (BAC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. Selain itu, dapat membantah perubahan besar mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum pembukuan yang diberikan di Jepang. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik Bersertifikat di Jepang (JICPA).
             Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang atau Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Foundation (FASF). ASBJ kini memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan standardisasi pembukuan serta panduan implementasinya di Jepang. ASBJ memiliki 13 anggota, tiga di antaranya adalah anggota penuh. Juga terdapat staf teknik penuh untuk mendukung aktivitas tersebut. FASF bertanggung jawab untuk mendanai dan penamaan anggotanya. Pendanaan datang dari perusahaan dan profesi akuntan, bukan dari pemerintah. Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ lebih kuat dan transparan bila dibandingkan dengan BAC, dan memiliki subjek hanya pada segelintir politisi dan saham khusus. ASBJ berkolaborasi dengan IASB dalam mengembangkan IFRS serta pada tahun 2005 meluncurkan proyek bersama dengan IASB untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara IFRS dan standardisasi pembukuan Jepang. BAC tetap menjadi penasehat FSA mengenai standardisasi pembukuan dan juga bertanggung jawab untuk membuat standardisasi proses audit. Standardisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.
                  Tahap akhir yaitu signifikansi pengaruh kode pajak. Seperti di Prancis, Jerman dan dimana pun, beban dapat diklaim untuk kebutuhan pajak hanya jika telah dibooking secara penuh. Pendapatan kena pajak berdasar pada jumlah kalkulasi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tetapi jika hukum tersebut tidak mejelaskan mengenai perlakuan pembukuan.
                 Berdasarkan Undang-undang Perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undan pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi certified public accountants- CPAs
               Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.

BAB III

PENUTUP

3 KESIMPULAN
               Standar akunansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hokum dan anggaran dasar yang mengatuir penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun, praktek sebenarnya berbeda dari yang ditentukan standar. Penetapan standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan kelompok publik yang meliputi badan otoritas pajak, kementrian yang bertanggung jawab atas hokum komersial dan koisi pasar modal. Bursa efek yang merupakan sector swasta dan public (tergantung negaranya) juga mempengaruhi proses tersebut. Di Negara hukum umumnya, sector swasta lebih berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan untuk lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode,sector public lebih berpengaruh dan profesi akuntansi cenderung untuk diatur oleh negara. Hal ini yang meyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda diseluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Frederick D. S. Choi, Gary K. Meek, 2010, International Accounting, 6th edition, Salemba Empat: Jakarta
http://www.scribd.com/doc/21245468/AKUNTANSI-KOMPARATIF-1
http://xmeizafitrianax.wordpress.com/2011/02/21/sistem-akuntansi-jepang
http://uziek.blogspot.com/2009/03/standar-akuntansi.html
http://nitha-lian.blogspot.com/2011/03/standar-akuntansi.html
http://masyari91.wordpress.com/2012/03/16/sejarah-atau-perkembangan-akuntansi-internasional/

Isu-isu Perkembangan Ekonomi

Simalakama Rupiah Jeblok
JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah yang jeblok memang bagaikan buah simalakama bagi investor. Bagi eksportir tentu saja makin untung, tapi importir malah buntung. Sepanjang 2012, Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 5,91 persen (yoy) ke level Rp 9.638 per dollar AS. Namun secara year to date hingga akhir pekan ini, rupiah hanya terdepresiasi 0,2 persen ke level Rp 9.660 per dollar AS. Global Head of Forex Research Standard Chartered Bank Callum Henderson memproyeksikan bahwa kemungkinan rupiah juga bakal menembus level Rp 10.000 per dollar AS di semester I-2013 ini. Hal ini mengantisipasi nilai neraca perdagangan Indonesia yang makin defisit. Jika benar demikian, maka rupiah akan terus terdepresiasi semakin dalam. Hal ini bisa jadi ancaman, namun bisa juga sekaligus menjadi peluang bagi investor. Menurut Callum, defisit neraca perdagangan Indonesia pada akhir tahun 2012 (khususnya November 2012) merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini yang menyebabkan rupiah terus terpuruk terhadap nilai tukar mata uang asing, khususnya dollar AS. Namun, menurut Callum, neraca perdagangan yang defisit tersebut bukan terlalu menjadi masalah bagi Indonesia. Sebab, defisitnya tercipta dari penurunan ekspor Indonesia. Terlebih lagi, 65 persen ekspor Indonesia merupakan ekspor komoditas yang mayoritas harganya anjlok di dunia. “Ini masalah siklikal (terkait siklus) saja. Lambat laun, harga komoditas akan membaik, ekspor juga membaik, dan neraca perdagangan juga akan surplus. Imbasnya rupiah juga akan menguat,” kata Callum.Sehingga ia memprediksi rupiah akan kembali menguat di level Rp 9.500 per dollar AS di pertengahan tahun hingga akhir tahun 2013. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menilai, pelemahan nilai tukar rupiah ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. “Sebab, ini jadi potensial keuntungan bagi importir. Ini juga bisa mendorong impor produk-produk tertentu yang dibutuhkan negeri ini,” katanya. Menurut Chatib, dari kacamata investor tentu saja pelemahan rupiah ini akan menjadi peluang karena dapat membantu mereka untuk kebutuhan repatriasi. “Jadi rupiah ini tidak selalu mengkhawatirkan. Saya optimis, likuiditas di pasar masih sangat deras,” katanya. Hal ini dibuktikan karena perekonomian Indonesia saat ini mengontribusikan 48 persen perekonomian di ASEAN. Dalam soal populasi, penduduk Indonesia juga sudah mencapai 42 persen dari populasi penduduk ASEAN. Dengan kondisi tersebut, maka pasar Indonesia sangat menjanjikan, baik mencukupi kebutuhan pasar domestik sendiri, maupun pasar bagi asing untuk masuk ke Indonesia. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga menjelaskan hal senada. Pelemahan nilai tukar rupiah ini juga meningkatkan impor di Tanah Air. “Sepanjang 2012, impor bahan baku untuk bahan modal naik 10-12 persen. Ini akan terus terjadi di 2013 ini,” kata Gita. Memang kondisi penguatan impor dibanding ekspor ini justru akan menekan neraca perdagangan di Tanah Air. Tapi menurut Gita, hal itu bukan menjadi penyebab rupiah terdepresiasi. “Rupiah anjlok itu dipicu oleh sentimen negatif dari kebijakan pemerintah, sentimen politik dan isu soal tenaga kerja. Ini yang sedikit memengaruhi pandangan dunia dan menyebabkan rupiah melemah,” kata Gita. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, rupiah terdepresiasi karena terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak pada penurunan arus masuk portfolio asing ke Indonesia. Menurut Darmin, dari sisi domestik, tekanan rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor di tengah perlambatan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah kembali bergerak stabil pada kuartal IV-2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian. Pihak Bank Indonesia akan terus melakukan intervensi, khususnya saat kurs rupiah sudah menembus level nilai wajarnya. “Memang neraca perdagangan kita sedang disoroti pemain pasar. Tapi ya begitulah, ada yang ambil untung, ada yang menganggap ini hanya sementara. Jadi ya macam-macam ya investornya,” kata Darmin. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah saat ini dinilai tidak wajar. Pergerakan tersebut sudah di atas rata-rata prediksi analis pasar. Menurut dia, dibandingkan dengan mata uang lain, secara nominal nilai tukar rupiah lebih lemah 5 persen dari rata-rata tahun 2010. Pada tahun 2011, rupiah juga terus melemah dan terus dilanjutkan pada 2012, yang masih juga dipengaruhi kondisi global. Namun, jika nilai tukar rupiah selalu di atas Rp 9.500 per dollar AS, nilai tukar tersebut sudah dianggap tinggi. “Padahal, nilai wajarnya (fair value) sekitar Rp 9.300 per dollar AS,” kata Purbaya. Saat ini, nilai tukar rupiah diperkirakan sudah berada di bawah perkiraan rata-rata (undervalue) sebesar 4-5 persen. Namun, masih ada peluang bagi rupiah untuk menguat dalam waktu dekat. Kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini, kata Purbaya, dipengaruhi sentimen negatif memburuknya neraca pembayaran, khususnya neraca berjalan atau current account akibat pelambatan ekspor. Adapun impor masih bertumbuh cukup pesat.
Hal lain yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidakpastian penyelesaian krisis utang Eropa sehingga masih ada investor yang melakukan safe haven. Demikian pula intervensi kurang memadai dari Bank Indonesia yang berbeda dari Agustus-September 2011. “Sementara likuiditas dollar AS juga terbatas akibat tidak terbatasnya repatriasi ekspor serta terbatasnya instrumen penempatan dana valas di dalam negeri,” kata Purbaya. Jadi, tergantung pelaku pasar. Pelemahan rupiah ini mau dijadikan ancaman atau malah dijadikan peluang?
Sumber :http://m.kompas.com/news/read/2013/01/12/12315797/Simalakama.Rupiah.Jeblok–bisniskeuangan

kasus 9 : Fenomena Politik Suap Kepala Daerah dengan Masalah dan Solusinya

Praktik suap menyuap di Indonesia sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Khususnya dalam institusi pelayanan yang berkaitan dengan publik. Memberikan uang atau barang dalam rangka mempercepat proses yang berkaitan dengan birokrasi. Pemberian itu sebagai tanda agar dipercepat urusannya tanpa melalui mekanisme yang berlaku.
Terlalu lumrahnya praktik kotor ini, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK DR M Syamsya Ardisasmita DEA menyebutkan, Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah yang giat mendorong pemberantasan korupsi, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Berdasarkan hasil surveynya, Indonesia nilai Indeks Persepsi Korupsinya (IPK) pada tahun 2005 adalah 2,2 (nilai nol sangat korup dan nilai 10 sangat bersih. Indonesia jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei. IPK ini merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara.
Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance reform yang dikutip Demartoto (2007). Hampir setengahnya atau 48 persen dari jumlah pejabat yang ada di Indonesia pernah menerima pembayaran tidak resmi alias suap.
Baru-baru ini, contoh pejabat publik yang terjerat kasus suap adalah Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad. Pada Oktober 2011 lalu, Wali Kota Bekasi Moctar Muhammad sujud syukur setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis bebas. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, Mahkamah Agung (MA) menganulir keputusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (7/3/2012). MA berdalih bahwa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terbukti menyuap dan menerima suap.
MA menjelaskan, Mochtar terbukti melakukan penyuapan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Modusnya, ia meminta pimpinan satuan kerja di Pemerintah Kota Bekasi untuk menyisihkan dua persen uang proyek sampai terkumpul Rp 4,5 miliar. Atas perintah Mochtar, Rp 4 miliar itu diberikan kepada anggota DPRD Jawa Barat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi segera disetujui.
Kasus serupa menimpa Soemarmo, wali kota Semarang. Pria yang juga diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjadi tersangka dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2012. Pria yang sebelumnya berkarir sebagai sekretaris daerah ini telah ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang selama 20 hari Sejak 30 Maret lalu.
Kasusnya teruangkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 2 Anggota DPRD Sumartono dan Agung Pumo Sarjono serta Sekda Akhmat Zaenuri pada Oktober 2011 lalu. Ketiganya telah ditahan lebih dulu.
Suap Pengertian dan Faktor Penyebabnya
Pertama kalinya mulai dikenal dengan kata suap menyuap yang sering dilakukan secara bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik sering disebut sebagai inti dari tindak pidana korupsi.
Korupsi adalah perilaku pejabat baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sisi sudut pandang hukum, unsur-unsur yang mencakup tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana prasana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. dalam tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan.
Dampak Suap-Menyuap
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bila suap-menyuap tidak diberantas, maka kepercayaan masyakarat terhadap pemerintah akan berkurang. Sehingga mereka akan melakukan caranya sendiri-sendiri dalam menyelesaikan setiap masalah terutama yang berurusan dengan hukum.
Selain itu, suap menyuap juga menjadikan biaya operasional pemerintahan menjadi membengkak. Anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, malah masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat, atau memperkaya diri.
Solusi
memberikan saran untuk pembasmian korupsi sebagai berikut: Pertama, adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh. Kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif yang mengutakan kepentingan bangsa. Ketiga, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.

Analisis :
Suap menyuap merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan dalam rangka tujuan pribadi atau kelompoknya dalam rangka mempercepat proses birokrasi. Tindakan ini tidak dibenarkan karena bisa merugikan negara. Disamping itu, bisa menghambat pembangunan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat jadi beralih untuk kepentingan sendiri atau kelompok.
Untuk itu, cara penanggulangannya adalah dengan supremasi hukum. Artinya, institusi penegak hukum harus bertindak terhadap para penyelenggara pemerintahan bila mana ada yang melakukan suap menyuap. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam membasmi penyakit ini sangat dibutuhkan.

kasus 8 : kasus cek pelawat Nunun Nurbaeti

Nunun Nurbaeti menjadi tersangka atas kasus cek pelawat (kunjungan) dan juga kasus penyuapan yang memberikan dana kepada anggota DPR periode 1999-2004 terkait oleh pemilihan Gubernur senior BI tahun 2004. Nurbaeti telah melanggar prinsip etika profesi dimana tidak adanya profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesinya.
Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa professional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka termasuk masyarakat dan juga pihak internal dan eksternal pihak yang terkait.


Analisa
Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada obyektifitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Negara.
Seharusnya nunun nurbaeti memberkan suatu sikap atau contoh yang baik terhadap masyarakat luas karena masyarakat telah mempercayai beliau sebagai anggota dewan yang mempunyai dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat.
Dari hal tersebut Nunun nurbaeti yang berprofesi sebagai anggota DPR mempunyai peranan yang penting pada masyarakat luas. Banyak hal yang seharusnya nunun nurbaeti lakukan, misalnya saja menunjukan suatu komitmennya atas profesionalismenya kepada masyarakat dengan memperhatikan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, membahas pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam & Sumber Daya ekonomi, dan lainnya. Dan juga menjalankan kewajibannnya sebagai anggota, salah satu diantaranya yaitu memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI 1945 dan menaati peraturan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun akibat yang telah dilakukan oleh nunun nurbaeti pada kasusnya, yaitu merugikan masyarakat luas karena tidak menghormati kepercayaan masyarakat dan juga merugikan negara. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus – menerus menunjukan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Pada kasus nunun nurbaeti tersebut telah terbukti bahwa dia sebagai anggota dewan tidak dapat menghormati kepercayaan masyarkat sehingga tidak dapat mencapai suatu sikap profesionalisme. Dan beliau harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan publik dengan tetap melayani kepentingan masyarkat.

kasus 7 :Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.
Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.
Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 :


Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai komulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.
Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.


Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. (Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006).


Kasus PT KAI di atas menurut beberapa sumber yang saya dapat, berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.
Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu wajar. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.
Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.
Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.
Sumber : Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006

ANALISIS:

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi yang dijelaskan oleh tulisan blog saya sebelumnya.

Kasus 6 : Tentang Etika Profesi Akuntansi Akuntan Publik Petrus Mitra Winata Dibekukan

Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan.


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP)Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007.


Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).


Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.
Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).


Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomo 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh


Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.


Sebelumnya, di bulan November tahun lalu, Depkeu juga melakukan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. Dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003.


Kasus Great River sendiri mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan perusahaan produsen pakaian tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengindikasikan terjadi praktik overstatement (pernyataan berlebihan) penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidharta.


Cukup satu saksi ahli


Terhadap kasus Great River, saat ini Bapepam-LK sedang meminta penilaian independen dari saksi ahli untuk menuntaskan pemeriksaan kasus overstatement laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu.


Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Wahyu Hidayat mengatakan akuntan publik akan dipanggil untuk memberikan penilaian terhadap kasus laporan keuangan Great River. "Penyidikan Great River masih pada tahap penyempurnaan, kami menyiapkan saksi ahli dari akuntan publik," tuturnya kepada pers, pekan lalu.


Pemanggilan saksi ahli oleh penyidik Bapepam-LK ini dibenarkan oleh UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Alasannya, dalam Pasal 101 ayat 3 h UU Pasar Modal disebutkan, penyidik Bapepam-LK berwenang meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.
Pasca pengambilan keterangan akuntan publik, otoritas pasar modal segera menyusun berkas pemeriksaan overstatement laporan keuangan Great River yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas itu, kata Wahyu, akan dibuat terpisah dari berkas pemeriksaan direksi.


Ditambahkan oleh Wahyu saksi ahli kasus Great River bisa diambil dari anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) asalkan independen. Dalam waktu dekat ini, akuntan yang akan ditetapkan sebagai saksi ahli segera diumumkan oleh otoritas pasar modal itu. "Satu saksi ahli cukup. Bisa dari IAI atau siapapun, yang pasti independen. Kalau sudah cukup dengan saksi ahli itu,langsung kami berkas," sambungnya. (Sut)


Komentar:
Seorang akuntan publik hendaklah memegang teguh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dapat terciptanya akuntan publik yang jujur, berkualitas dan dapat dipercaya. Dengan adanya kasus dibekukannya izin Drs. Mitra Winata dan Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan kasus pelanggaran lainya seperti Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi akan mencoreng nama baik dari akuntan publik dan hal ini akan sangat merugikan seperti hilangnya kepercaayaaan masyarakat.

kasus 5 : Kasus Mulyana W Kusuma.

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

Sumber : http://keluarmaenmaen.blogspot.com/2010/11/beberapa-contoh-kasus-pelanggaran-etika.html

Komentar : Hal yang dilakukan oleh Khairiansyah tidak dibenarkan karena melanggar kode etik akuntan. Seorang auditor telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak kepada salah satu pihak dengan berpendapat adanya kecurangan. Lalu auditor juga melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional karena auditor tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional dalam melakukan audit keuangan terkait dengan pengadaan logistic pemilu.

kasus 4 : keterlibatan atas cirus ditelusuri

artikel Etika Profesi Akuntansi

Dari wacana diatas dapat dilihat adanya kode etik profesi yang menyalahi aturan , yaitu penyalahgunaan tanggung jawab yang dilakukan oleh rekan dan atasan jaksa non aktif Cirus Sinaga dalam proses pengurusan berkas perkara Gayus Tambunan saat bersidang di Pengadilan Negeri Tanggerang. Cirus dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang – halangi Penyidikan. Dalam putusan majelis hakim yang menangani Cirus, Albertina Ho, menyatakan bahwa rekan dan atasan Cirus semestinya ikut dimintai pertanggungjawaban.

Seharusnya sebagai seorang jaksa Cirus tidak boleh melakukan tindak pidana tersebut, Cirus telah melanggar prinsip etika profesi, dengan menjadi seorang jaksa yang tidak bisa menjaga disiplin diri yang telah disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Seharusnya Cirus Sinaga memberikan suatu sikap atau contoh yang baik terhadap masyarakat luas karena masyarakat telah mengenal bahwasannya seorang jaksa itu adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya dapat membuktikan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan untuk menghalang – halangi penyidikan yang akan dilakukan.

Dengan adanya kasus seperti itu dapat dikatakan bahwa hukum di Indionesia sudah dapat di beli dengan apa saja agar tersangka yang akan di adili mendapat keringan dari hukuman yang seharusnya pantas di terimanya bukan sebaliknya. Masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan dengan lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, dikarenakan pihak – pihak yang bersangkutan tidak dapat menjalakan etika profesi tersebut dengan baik dan benar.

kasus 3 : Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.
Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.
Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

Sumber :http://mulydelavega.blogspot.com/2009/06/pentingnya-laporan-kinerja-keuangan.html

Komentar : PT Kereta Api Indonesia tidak boleh mengabaikan dimensi organisasional penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Setiap bagian lembaga yang ada di dalamnya hendaknya diberi pemahaman masalah esensial akuntansi dan keuangan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani akuntansi serta keuangan secara khusus. Upaya ini penting untuk dilakukan guna membangun kesepahaman (understanding) diantara seluruh unsur lembaga. Selanjutnya, soliditas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen di dalamnya..

Kasus 2: Tentang Etika Profesi Akuntansi Akuntan Publik Petrus Mitra Winata Dibekukan

Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP)Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.
Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).
Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomo 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.
Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh
Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Sebelumnya, di bulan November tahun lalu, Depkeu juga melakukan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. Dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. 

Kasus Great River sendiri mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan perusahaan produsen pakaian tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengindikasikan terjadi praktik overstatement (pernyataan berlebihan) penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidharta. 

Cukup satu saksi ahli
Terhadap kasus Great River, saat ini Bapepam-LK sedang meminta penilaian independen dari saksi ahli untuk menuntaskan pemeriksaan kasus overstatement laporan keuangan emiten berkode saham GRIV itu.
Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Wahyu Hidayat mengatakan akuntan publik akan dipanggil untuk memberikan penilaian terhadap kasus laporan keuangan Great River. "Penyidikan Great River masih pada tahap penyempurnaan, kami menyiapkan saksi ahli dari akuntan publik," tuturnya kepada pers, pekan lalu.
Pemanggilan saksi ahli oleh penyidik Bapepam-LK ini dibenarkan oleh UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Alasannya, dalam Pasal 101 ayat 3 h UU Pasar Modal disebutkan, penyidik Bapepam-LK berwenang meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal.
Pasca pengambilan keterangan akuntan publik, otoritas pasar modal segera menyusun berkas pemeriksaan overstatement laporan keuangan Great River yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas itu, kata Wahyu, akan dibuat terpisah dari berkas pemeriksaan direksi.
Ditambahkan oleh Wahyu saksi ahli kasus Great River bisa diambil dari anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) asalkan independen. Dalam waktu dekat ini, akuntan yang akan ditetapkan sebagai saksi ahli segera diumumkan oleh otoritas pasar modal itu. "Satu saksi ahli cukup. Bisa dari IAI atau siapapun, yang pasti independen. Kalau sudah cukup dengan saksi ahli itu,langsung kami berkas," sambungnya. (Sut)

Komentar:

Seorang akuntan publik hendaklah memegang teguh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dapat terciptanya akuntan publik yang jujur, berkualitas dan dapat dipercaya. Dengan adanya kasus dibekukannya izin Drs. Mitra Winata dan Rekan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan kasus pelanggaran lainya seperti Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi akan mencoreng nama baik dari akuntan publik dan hal ini akan sangat merugikan seperti hilangnya kepercaayaaan masyarakat.

kasus 1 : pajak pertambahan nilai

Dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara danotoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan (bribery) dalam kasus tersebut. Pihak pemerintah dan DPR perlu segera membentuk tim auditor independen yang kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau audit forensik untuk membedah laporan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar pajak. Korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi kewajiban ekonomi, hukum, dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan dilarang beroperasi di negara berkembang.

Komentar :
Menurut saya memang tak terpungkiri kasus seperti sering sekali terjadi di perusahaan-perusahaan besar apalagi yang sudah terbuka. Mereka melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Semoga lembaga-lembaga yang menangani kasus ini dapat mengungkap lebih banyak agar ketahuan siapa dalang dari semunya dan semoga pihak-pihak yang melakukan kejahata cepat bertaubat. Aamiin ya Rabbal’alamiin.